unisma.ac.id, 15/12/19, Program Merdeka Belajar yang saat ini hangat diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mendapatkan respons beragam. Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Indonesia, H Masykuri Bakri menyinggung terkait beberapa wacana kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut disampaikannya saat hadir pada rapat kerja Asosiasi Pascasarjana Agama Islam Swasta Indonesia (APAISI) di Hotel Dalwa, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Ahad (15/12). Saat memberikan sambutan, Ketua APAISI ini mengemukakan bahwa sejumlah hal hendaknya dilakukan dalam menanggapi rencana yang disampaikan Mendikbud tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan.
Pertama, mengenai manajemen pendidikan. “Regulasi akreditasi yang selama dijalankan dinilai terlalu rumit karena setiap pelaksanaan akreditasi, akan melibatkan semua elemen utamanya guru dan dosen yang harus berkutat dengan hal-hal yang bersifat administratif,” kata Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) tersebut. Dirinya membandingkan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak ingin birokrasi yang berbelit-belit. Juga mengenai sulitnya proses pengajuan jenjang karir atau jabatan fungsional (jafung) perguruan tinggi utamanya swasta karena harus banyak memenuhi persyaratan yang cukup menguras tenaga dan materi. “Yang kedua tentang wacana kemerdekaan belajar yang harus hati-hati dan melalui kajian mendalam,” ungkapnya.
Hal tersebut menyusul wacana mengenai 50 persen mahasiswa yang bebas mengikuti perkuliahan di mana saja dengan mata kuliah yang berbeda, dan di perguruan tinggi mana saja. Kemudian 25 persen mahasiswa belajar di meja sosial (turun langsung) belajar di luar kelas. Dan sisanya mahasiswa diskusi di kelas.
“Tentu ini akan membuat bingung dan khawatir seluruh kampus yang ada karena belum ada yang tahu regulasinya seperti apa,” jelasnya. Sedangkan yang ketiga, wacana kemandirian pendidikan akan dikembalikan ke sekolah atau perguruan tinggi masing-masing. “APAISI mengkhawatirkan bagaimana jadinya nanti ketika kebijakan tersebut diambil yang akan mengakibatkan dipangkasnya anggaran pendidikan,” katanya. Dalam pandangannya, serifikasi guru, sertifikasi dosen, kunjungan kerja guru besar bahkan anggaran penelitian nantinya ketika dikembalikan ke sekolah atau kampus masing-masing, maka akan menimbulkan gejolak besar.
“Karena orang-orang pendidikan baru saja mendapatkan perhatian, tapi sekarang akan dicabut kembali. Ini harus diantisipasi agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Oleh sebab itu APAISI harus benar-benar mengawal agar apa yang menjadi wacana tersebut tidak sampai menjadi kebijakan yang merugikan. “Kalaupun ada kebijakan baru dari Mendikbud, maka harus memperhatikan dan mempertimbangkan poin-poin di atas. Ini semua kami lakukan demi pendidikan di Indonesia yang semakin baik. Kami tunggu menteri untuk berdiskusi,” urai guru besar di usia 33 tahun tersebut.
Raker ini dihadiri seluruh anggota APAISI yang berasal dari berbagai lembaga perguruan tinggi swasta (pascasarjana) yang ada di seluruh Indonesia. Pada rapat kerja yang digelar di hotel milik Pondok Pesantren Darullughoh Wadda’wah (Dalwa) sejak Sabtu hingga Ahad (14-15/12) itu terdapat beberapa agenda yang dilaksakan. Ali Zainal Abidin (Habib Zain) menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf sebagai tuan rumah. (nuol/hmsuim)
